Bangun Kawasan Bisnis, Gubernur Riau Dicap Serakah

Pekanbaru - Gubernur Riau HM Rusli Zainal mengaku kecewa karena dituding serakah. terkait rencana pembangunan kawasan bisnis di Bandar Serai, Purna MTQ, Senin (26/12). Pernyataan itu disampaikan kepada Haluan Riau, usai menyerahkan bantuan kepada korban banjir di Kelurahan Meranti Pandak, Rumbai Pesisir. "Saya tak habis pikir kenapa kita malah dibilang serakah ketika membangun kawasan itu. Biarlah Tuhan saja yang menilai apa tujuan saya membangunnya," ucap Gubri dengan tarikan wajah sarat kekecewaan. Sebelumnya diberitakan jika kawasan Bandar Serai tetap dijadikan bisnis centre, berarti pemerintah telah menyakiti hati rakyat. Pemerintah Provinsi Riau diminta tidak serakah dan hanya memikirkan kepentingan sesaat. Hal ini ditegaskan Ir Rusydi Damra MT, Ketua Lembaga Studi Pembangunan Riau (LSPR). "Itu proyek besar. Dan sudah dipastikan komisinya juga besar. Semua orang berlomba-lomba untuk mendapatkan proyek itu. Oknum pemerintah daerah, juga bisa ikut 'bermain' di sana. Tapi, apa mereka nggak pikir, nanti jalan di sana akan macet seperti apa. Selain itu, berapa banyak asset budaya yang dihancurkan di sana," tegas Rusydi. Dia menyarankan, sebaiknya Pemprov Riau tidak serakah dan segera meninjau ulang rencana pembangunan hotel dan pusat bisnis yang akan dipusatkan di komplek Bandar Serai itu. Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Riau, H Zulkarnain Nurdin. Menurut politikus Partai Bulan Bintang (PBB) ini, untuk membangun hotel maupun pusat keramaian sebenarnya tidak harus dilakukan di kawasan seperti ini. Karena bila dilihat wilayah Pekanbaru masih banyak areal yang layak yang bisa dilakukan. "Wilayah Rumbai, Kulim maupun wilayah Kecamatan Tampan masih terbuka. Jadi, tidak perlu memaksakan dibangun di tempat sekarang ini. Karena dikuatirkan banyak persoalan yang akan timbul bila pembangunan tetap dipaksakan," ujarnya. Selama ini, lanjutnya, tidak pernah diam. Justru dewan sedang menunggu langkah yang akan dilakukan pemerintah. Karena bagaimanapun untuk membangun kawasan di atas asset pemerintah harus ada pembebasan lahan yang harus disetujui DPRD RIau. "Dewan tidak akan diam dan akan mempertanyakan rencana tersebut," tuturnya. Sedang Ketua Dewan Kesenian Riau (DKR) Eddy Ahmad RM, menilai, dalam hal ini bukan cocok atau tidak cocoknya kawasan tersebut dialihkan sebagai kawasan hotel dan pusat bisnis Riau. Tapi sebagian seniman dan budayawan justru mempertanyakan konsep yang telah diperbuat terhadap kawasan yang sejak awalnya dibangun sebagai pusat kebudayaan. "Kita sangat sadar Gubernur Riau pasti punya pertimbangan lain, dan kita sebagai seniman dan budayawan tidak bisa berbuat untuk menghalanginya. Seniman tidak punya kekuatan untuk melarang gubernur berbuat. Dan, bagi kita, ada tidaknya Bandar Serai ataupun ada tidaknya gubernur, tak persoalan benar. Kita tetap berkarya. Jadi tolong dipertimbangkan saja," jelas mantan anggota DPRD Riau ini. Hanya saja yang memuat Eddy miris, sebagian wakil rakyat di DPRD Riau terus bersikap diam terhadap rencana yang akan menghancurkan asset seni budaya yang sudah ada selama ini. Banyak anggota dewan seperti 'lari dari komitmen' dalam mempertahankan nilai budaya Riau yang digadang-gadang sebagai pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.[ipe]

sumber

Posted in: